Serah terima tersebut bukan sekadar agenda simbolik untuk menyerahkan kunci rumah kepada masyarakat. Lebih dari itu, program ini menjadi gambaran bahwa pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi pekerjaan penting yang harus terus didorong secara bersama-sama.

Rumah adalah kebutuhan dasar. Ketika sebuah keluarga mendapatkan tempat tinggal yang layak sekaligus fasilitas sanitasi yang memadai, yang dibangun bukan hanya sebuah bangunan fisik, tetapi juga rasa aman, kesehatan, martabat, dan masa depan keluarga.

Keterlibatan PMKRI Cabang Kefamenanu Sanctus Yohanes Don Bosco dalam program tersebut juga menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa tidak harus selalu berada pada posisi mengkritik, tetapi Ikut Membangun dengan pemerintah.

Mahasiswa memang memiliki fungsi kontrol sosial. Namun, kontrol sosial akan jauh lebih bermakna apabila dibarengi dengan keberanian untuk menawarkan solusi dan mengambil bagian dalam kerja-kerja kemanusiaan.

Dalam rangkah memeriahkan HUT ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Desa Taaba bersama masyarakat desa membangun gapura unik dan keren. Keunikannya terlihat dari keseluruhan desain yang sungguh berbeda dengan gapura lain yang pernah dibuat sebelumnya, baik di Kabupaten Malaka, di Provinsi NTT bahkan di Indonesia.

Masyarakat Desa Taaba, membangun gapura HUT RI bukan sekedar rutinitas tahunan melainkan menjadi wadah menampilkan karya seni rakyat dengan menonjolkan kreativitas dan inovasi. Gapura yang dibangun di pintu masuk desa itu terbuat dari bahan kayu dan dirancang secara menarik dan indah. Bagian atas gapura dibuat melengkung mirip kepala burung garuda, sedangkan tiangnya berbentuk bulat.

Dihiasi bendera dan umbul-umbul. Perpaduan cat warna merah dan putih juga seimbang untuk keseluruhan bangunan gapura. Tak hanya itu, pagar minimalis bercat merah dan putih yang dipasang di pinggir tiang gapura juga dapat menambah nilai seni dari gapura tersebut.

Selain memamerkan kreativitas, hal lain yang menjadi perhatian publik adalah semangat partisipasi masyarakat selama pembuatan gapura. Nilai gotong royong dari masyarakat sangat tinggi sejak awal pembuatan gapura.

Gapura berukuran, tinggi 4 meter dan lebar 5,5 meter itu dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat dalam waktu 48 jam atau 2 hari, terhitung Kamis 6 Agustus 2026. Memang melibatkan masyarakat secara keseluruhan untuk membangun gapura akan meningkatkan rasa kebersamaan dan kepemilikan.

Kunjungan tersebut, pada Rabu 5 Agustus 2026, bertujuan mempererat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam mendukung keamanan serta pelayanan di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat PLBN Motamasin ini dihadiri oleh Komandan Satgas Pamtas RI–RDTL Yonarmed 12/AY/2/2 Kostrad beserta anggota, Danpos Brimob Pamtas Pos Motamasin, unsur CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, Security), serta pejabat dan pegawai PLBN Motamasin.

Rombongan Wadan Koarmada VII diterima oleh Kepala PLBN Motamasin, Engelberthus Klau, bersama unsur CIQS. Kegiatan diawali dengan peninjauan aktivitas pelayanan perlintasan orang di gedung utama pelayanan guna melihat secara langsung pelaksanaan layanan lintas batas.

Selanjutnya dilaksanakan diskusi bersama petugas CIQ, TNI, dan POLRI mengenai pelaksanaan pelayanan serta kondisi wilayah perbatasan. Dalam kesempatan tersebut, unsur CIQS menyampaikan harapan agar TNI Angkatan Laut dapat terus memperkuat sinergi dengan seluruh instansi yang bertugas di PLBN Motamasin dalam mendukung pengamanan dan stabilitas kawasan perbatasan.

Anggota DPRD Kabupaten Malaka, Agerius Agustinus Bria S.H.,MH, Membangun Kerjasama Dengan (PLN), dan Berhasil realisasi tiang listrik yang direncanakan akan ditanam minggu depan, untuk mendekatkan pemasangan meteran listrik di Desa Waderok.

Atas kepedulian, Setelah Anggota DPRD Malaka, Melakukan Survey bulan September Tahun 2025, di Desa Waderok bersama Kepala PLN Malaka, dan Masyarakat Desa Waderok, Kemudian Pihak PLN Menjawabi keluhan itu melalui Anggota DPRD, Pada tahun 2026.

Ketua Fraksi Partai NasDem, Agerius Agustinus Bria ketika dikonfirmasi, Senin 3 Agustus 2026, membenarkan tiang listrik sudah di lokasi mulai besok sudah tanam, persisnya di Desa Waderok.

Andri Bria Akrab disapa, menjelaskan melalui proses panjang, mulai dari kita masukan proposal ke PLN, hingga turun dengan Kepala PLN dan para pegawai PLN untuk survey lokasi.

Dan syukurlah pihak PLN merespon dengan baik, dengan menjawab keluhan masyarakat Desa Waderok, dengan tiang listrik sebanyak 33 tiang, siap untuk ditanam.

Gardatimor.Id -Dalam Negara Hukum Yang Demokratis, Jabatan Publik Bukanlah Sebuah Hak Istimewa, Melainkan Amanah Yang Diberikan Oleh Rakyat Melalui Mekanisme Konstitusional.

Amanah tersebut menuntut setiap pejabat publik, termasuk anggota DPRD, untuk menjaga kehormatan, martabat, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mereka wakili. Oleh karena itu, penilaian etik terhadap seorang pejabat publik tidak boleh hanya berfokus pada ada atau tidaknya pelanggaran terhadap satu ketentuan hukum tertentu.

Yang lebih penting adalah apakah perilaku yang bersangkutan masih mencerminkan kepatutan dan kelayakan sebagai seorang wakil rakyat.

Dalam konteks itu, Badan Kehormatan DPRD memiliki peran yang sangat strategis. Badan Kehormatan bukan dibentuk untuk melindungi individu yang sedang diperiksa, melainkan untuk menjaga kehormatan lembaga perwakilan rakyat. Karena itu, ukuran penilaiannya tidak cukup hanya berdasarkan legalitas formal, tetapi juga harus mempertimbangkan integritas, kepantasan, tanggung jawab moral, serta dampak perilaku seorang anggota DPRD terhadap citra lembaga di mata publik.

Pertanyaan-pertanyaan etik yang muncul dalam suatu pemeriksaan harus dijawab secara jujur dan objektif. Patutkah seorang anggota DPRD mengonsumsi minuman beralkohol hingga berada dalam kondisi yang dapat memengaruhi pengendalian diri? Patutkah seorang wakil rakyat menggunakan identitas atau kewenangan jabatannya ketika berhadapan dengan tenaga kesehatan atau aparatur pelayanan publik?

Penulis

Afondi Nahak

Gardatimor.Id- Pemerintah Kabupaten Malaka bersama DPRD Kabupaten Untuk Segera Menyusun dan Menetapkan Peraturan Daerah Hukum Adat (Perda Hukum Adat) namun Reformasi Agraria telah lama menjadi pilar penting dalam konteks keadilan sosial di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa “tanah, air, dan sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.” Untuk mewujudkan tujuan konstitusional ini, negara perlu menegakkan prinsip keadilan agraria yang menyeluruh.

Namun dalam praktiknya, realisasi keadilan tersebut belum memadai, terutama ketika menyangkut masyarakat hukum adat yang selama puluhan tahun mengalami marginalisasi, konflik agraria, ketidakpastian hukum atas hak tanahnya. Dan ketidakpastian hukum atas hak tanahnya.

Teori keadilan agraria pada hakikatnya tidak hanya mengatur distribusi sumber daya agraria secara efisien, tetapi harus menjamin pengakuan terhadap hak kolektif kelompok masyarakat lemah, termasuk masyarakat hukum adat yang hidup secara turun-temurun berdasarkan kearifan lokal, adat, dan sistem sosial budaya yang khas.

1) Keadilan agraria dalam perspektif ini mencakup tiga aspek utama:
2) Pengakuan hukum sebagai subjek hukum yang setara di depan negara,
3) Kepastian hak atas tanah dan sumber daya alam, serta

Perlindungan terhadap praktik sosial budaya yang melekat pada komunitas tersebut.

Penghargaan merupakan bentuk motivasi dari Kapolres untuk semua Personel, untuk terus kerja keras, disiplin menjalankan tugas. dan Sat Reskrim Polres Malaka sebanyak Enam Personel Mendapatkan Apresiasi dan Penghargaan yang dipimpin langsung Kanit Buser Aipda Elifas Tano.

Penghargaan tersebut, diberikan langsung oleh Kapolres Malaka, Riki Ganjar Gumilar, sebagai bentuk penghargaan kepada personel yang berprestasi pada momentum Peringatan Hari Bhayangkara Ke- 80 di lapangan Depan Polres Malaka pada Rabu 1 Juli 2026.

Kapolres Malaka, Riki Ganjar Gumilar dalam sambutannya, menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi institusi kepada personel yang telah menunjukkan kinerja terbaik, disiplin, dedikasi, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Riki Ganjar Gumilar juga ingatkan Penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh personel agar terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Personel yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan prestasi dalam pelaksanaan tugas. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kapolres Malaka AKBP Riki Ganjar Gumilar, S.I.K., M.M. kepada 15 personel berprestasi dalam acara syukuran Hari Bhayangkara Ke-80, di Lapangan Depan Polres Malaka.

Kapolres Malaka Riki Ganjar Gumilar, dalam sambutannya, Rabu 1 Juli 2026, menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi institusi kepada personel yang telah menunjukkan kinerja terbaik, disiplin, dedikasi, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Riki Ganjar Gumilar juga menambahkan Penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh personel agar terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurutnya, setiap personel memiliki kesempatan yang sama untuk meraih prestasi melalui kerja keras, disiplin, serta pelaksanaan tugas yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam pertemuan yang berlangsung di aula Desa Alas, pada jumat, 26 Juni 2026, berbagai usulan disampaikan oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat, mulai dari persoalan infrastruktur, pertanian, kelistrikan, hingga pemberdayaan perempuan.

Kepala Desa Alas, Korandus Ikun Berek, S.Kep, mengawali penyampaian aspirasi dengan menyoroti kondisi jalan provinsi di wilayah Desa Alas yang mengalami longsor di sejumlah titik dan dinilai cukup membahayakan pengguna jalan.

Menurutnya, Pemerintah Desa telah beberapa kali mengajukan proposal kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT. Namun, hingga saat ini usulan tersebut belum mendapat tindak lanjut.

Selain itu, Randy juga meminta perhatian Pemerintah Provinsi melalui DPRD NTT untuk membantu penyediaan sarana dan prasarana olahraga, khususnya perlengkapan sepak bola bagi para pemuda Desa Alas sebagai upaya mendukung pengembangan potensi generasi muda.

Sementara itu, Basalius Naikofi mengusulkan bantuan program Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mengeluhkan belum terlaksananya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Alas.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPD Partai NasDem Kab. Malaka (Felix Bere Nahak), tokoh masyarakat, kelompok tani, serta warga yang antusias menyampaikan berbagai kebutuhan dan harapan mereka.

Dalam dialog yang berlangsung secara terbuka, berbagai aspirasi disampaikan langsung kepada wakil rakyat tersebut. Salah satu usulan datang dari Ketua Kelompok Tani Tunas Muda, Nadus Inge, yang meminta adanya bantuan alat penunjang pertanian bagi kelompok tani di Desa Rainawe.

Menurut Nadus Inge, keterbatasan peralatan pertanian masih menjadi kendala yang dihadapi para petani dalam meningkatkan produktivitas. Karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi NTT dapat memberikan perhatian melalui bantuan alat pertanian yang memadai.

Menanggapi usulan tersebut, Kasimirus Kolo menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan aspirasi para petani di tingkat Provinsi. Ia meminta Ketua Kelompok Tani segera menyiapkan proposal sebagai dasar pengusulan program bantuan.