Penasehat Hukum Alfred Dominggus Klau S.H.,MH ketika diminta tanggapan melalui WhatsApp jumat, 25 September 2026, menjelaskan dalam Kasus tersebut, Sudah Ada penanganan oleh Polres Malaka terkait dana hibah KPU Kabupaten Malaka senilai Rp25, 7 miliar. Polres Malaka harus membongkar tuntas Dugaan penyelewengan dana hibah KPU Malaka.

Langkah penegakan hukum ini dinilai penting oleh para praktisi hukum guna menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam pengelolaan anggaran negara untuk pemilu.

Alfred juga menambahkan, Penyidik sudah lakukan Pemeriksaan beberapa orang sebagai saksi, dalam tubuh KPU yang terlibat dalam kasus tersebut.

Pihak Kepolisian harus bergerak cepat dengan segera panggil untuk memeriksa saksi kunci, yakni Ketua KPU dan PPK, sedangkan sekretaris dan Bendahara KPU Malaka sudah diperiksa.

Melalui Surat Himbauan Perayaan Natal Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Reginaldus Saverinus Sely Serang, Dengan Nomor B-1493/Kw.20.1.5/HM.00/12/2024 Tertanggal 23 Desember 2024.

Kepada Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kepala Bidang/ Pembimas dan Pembimbing pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Para Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota Se- Provinsi Nusa Tenggara Timur Masing- masing di tempat.

Ketua KPU Kabupaten Malaka, Juventus A. Bere ketika dalam sambutan-nya di Aula Debat Ketiga (terakhir), Sabtu 23 November menjelakan Debat ketiga ini merupakan debat, terakhir, dan tahapan selanjutnya, masa tenang.

Sehingga semua alat Peraga Kampanye (APK) akan diturunkan dan akan dilakukan oleh Bawaslu Malaka bersama satpol PP. Masa tenang ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merenung dan memastikan pilihan pada tanggal 27 nantinya.

Debat terakhir dengan tema yang diusung “Sinergi Pembangunan yang Berbasis pada Negara Kesatuan Indonesia dan berbasis nilai-nilai Kebangsaan”.

Bagaimana semua Paslon bisa membahas terkait kesatuan, juga kita memperkokoh, membangun aspek-aspek di wilayah perbatasan untuk sama-sama membangun Malaka.

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas telah menyampaikan sejumlah informasi penting terkait pendaftaran CASN 2024. Secara keseluruhan, formasi yang disediakan untuk seleksi PPPK pada tahun 2024, akan dikhususkan bagi tenaga honorer.

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas
Menyampaikan saat memimpin rapat tematik di Kantor PANRB Jumat 19 Juli 2024, Ada sebanyak 1,7 juta formasi yang memang disiapkan khusus untuk mengakomodir dan mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK.

Ada beberapa poin penting dari hasil rapat mengenai kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK pada tahun 2024. Para tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PPPK juga harus menyimak informasi di bawah ini.

Dalam pernyataan tersebut, BKN akan melakukan validasi perincian untuk formasi CPNS dan PPPK 2024. Ada sebanyak 1,28 juta formasi yang disiapkan, 75 kementerian/lembaga sebanyak 427.850, dan 524 pemerintah ada sebanyak 862.174.

Pada saat ini BKN juga sudah melakukan verifikasi dan juga validasi mengenai rincian formasi CPNS dan PPPK tahun 2024. Jika proses seleksi CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK dilakukan setelah proses validasi formasi selesai.

Syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK pada tahun 2024 juga harus menjadi perhatian para non ASN. Sejumlah kriteria seperti honorarium, suat keputusan pengangkatan, bahasa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan juga menjadi perhatian dalam pengangkatan PPPK 2024 ini.

Selain itu pemerintah akan lebih memprioritaskan tenaga honorer yang terdata di BKN untuk diangkat menjadi ASN. Cara untuk mengetahui honorer terdata di BKN atau tidak, yaitu bisa mengunjungi laman https://pengumuman-nonasn-bkn.go.id/pengumuman.

Dan jika honorer tidak masuk dalam database BKN, maka akan kecil kemungkinan bisa lolos menjadi ASN PPPK. Honorer bisa terus mencoba seleksi CASN yang dibuka oleh pemerintah setiap tahunnya.

Informasi mengenai bocoran dari hasil rapat pemerintah mengenai kebijakan pengangkatan tenaga honorer jadi PPPK tahun 2024.

Khusus Delapan Daerah, Partai Nasdem hanya mengusulkan satu pasangan bakal calon karena tidak membuka pendaftaran termasuk Kabupaten Malaka.

Ada 8 nama bakal calon merupakan kader NasDem, baik sebagai calon Bupati maupun Wakil Bupati. Data dari Bappilu Partai NasDem NTT, ada 16 nama bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang digodok DPW NasDem untuk dikirim ke DPP NasDem.