Sesuai peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024, jelas Tentang Penaganan Keadaan Darurat.

Poin B, huruf (a), dalam Penaganan Keadaan Darurat harus sesuai kreteria seperti; kebutuhan bersifat mendesak tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. (b), diperlukan untuk penaganan dalam rangka memberikan keselamatan dan Perlindungan kepada masyarakat.

Pengguna Anggaran (PA), melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan, penyelamatan dan evakuasi seperti; pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, perlindungan masyarakat dan pemulangan atau repatriasi.

Pada poin ketiga huruf (b) soal pembayaran, poin (1, 3,), nilai pembayaran dapat diberikan paling banyak 50persen dari nilai kontrak, kekurangan pembayaran diberikan setelah dilakukan audit dan dihitung berdasarkan nilai hasil audit.

Huruf (C), tentang Audit memastikan bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa dalam penagana keadaan darurat seusai dengan ketentuan, memastikan kewajaran harga barang/jasa yang diperoleh melalui pengadaan barang/jasa dalam penaganan keadaan darurat.

Proyek pembangunan tanggul tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Malaka, melalui Bidang Sumber Daya Air, dengan nilai anggaran sebesar Rp 4.839.679.700, bersumber dari APBD Belanja Tak Terduga Tahun 2025.

Pekerjaan itu berada di bawah tanggung jawab Plh. Kepala Dinas PUPR, Lorens Haba, dan dikerjakan oleh CV. Cipta Baru Konstruksi.

Proyek yang seharusnya rampung pada 2 Oktober 2025, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor PU.610/SP-SG/05/V/2025, diketahui melewati batas waktu pelaksanaan selama 11 hari tanpa kejelasan penyelesaian secara resmi (PHO).

Proyek pembangunan tanggul tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Malaka, melalui Bidang Sumber Daya Air, dengan nilai anggaran sebesar Rp 4.839.679.700, bersumber dari APBD Belanja Tak Terduga Tahun 2025. Pekerjaan itu berada di bawah tanggung jawab Plh. Kepala Dinas PUPR, Lorens Haba, dan dikerjakan oleh CV. Cipta Baru Konstruksi.

Proyek yang seharusnya rampung pada 2 Oktober 2025, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor PU.610/SP-SG/05/V/2025, diketahui melewati batas waktu pelaksanaan selama 11 hari tanpa kejelasan penyelesaian secara resmi (PHO).

Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka, Ketika ditemui Senin 23 Desember 2024, menyampaikan untuk dua Desa, Desa Naibone dan Desa Builaran, Kecamatan Sasitamean, yang diduga salah gunakan DD Tahun 2023 dan 2024 sudah diagendakan.

Dan itu setelah liburan Natal dan tahun baru ini, pasti tim turun untuk lakukan audit.

Sehingga kita tahu apakah dugaan itu benar atau tidak ? Dan kalau memang benar makan pasti akan ditindalanjuti.

Yang pastinya dari Inspektorat sudah Agendakan Untuk Tahun 2025 akan diaudit.

Untuk diketahui dua desa yang diduga salahgunakan DD Tahun 2023 dan 2024.

Hal ini diungkapkan oleh sumber terpercaya Kamis, 5 Desember 2024, Sampaikan data pekerjaan perpipaan air bersih di Desa Naibone T.A 2023 tidak sesuai RAB dan hasilnya sampai hari ini airnya tidak jalan sama sekali.

Dan T.A 2024 ini juga kerja dari bulan Maret hingga saat ini air belum jalan, dan pekerjaannya tidak sesuai dengan perencanaan yang di tetapkan di APBDes atau RAB. Kemudian di Tahun Anggaran 2023 juga ada pekerjaan jalan rabat yang di kerjakan tetapi tidak sesuai dengan hasil musyawarah penetapan.

Bahan-bahan bangunan yang di belanja dan dipakai itu tidak sesuai dengan apa yang di tetapkan dalam APBDes (RAB) itu. Sesuai perincian data Ter yang di rencanakan itu 5 drum tetapi yang di belanjakan hanya 2 drum. Semen yang direncanakan itu 700 zak tetapi yang dibelanjakan hanya 350 zak.

Batu-Pasir yang dibelanjakan tidak sesuai dengan jumlah kubikasi. Air juga dibeli tetapi tarik dari air leding. Dengan volume jalan rabat yang di tetapkan itu 250 meter tetapi yang di kerjakan hanya 150 meter. Titik 0 star bangunan jalan tidak sesuai dengan titik star yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jalan.