Mahkamah Agung – GardaTimor.ID

Kuasa Hukum Conterius; Mahkamah Agung Putuskan Menang Sengketa Barang Pusaka Milik Raja Wilhelmus Leki

GardaTimor.ID — Sun, 31 Mar 2024 05:31:30 +0000

Malaka,Gardatimor.Id – Melalui tahapan demi tahapan Kurang Lebih Dua Tahun Hingga Sampai Tingkatan Tinggi Mahkamah Agung (MA), Putusan Tetap Menang Atas Perkara Perdata Sengketa Barang Pusaka Peninggalan Raja Wilhelmus Leki.

Sengketa Barang Pusaka sudah melewati beberapa tahap mulai dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, Pengadilan Tinggi Negeri Kupang, dan Berakhir di Mahkamah Agung (MA), dengan Putusan Menang.

Melkianus Conterius Seran, S.H., MH Sebagai Kuasa Hukum, ketika ditemui saat menyerahkan Putusan Mahkamah Agung di Kediaman Raja Wilhelmus Leki Sabtu, 30 Maret 2024, jelaskan Perkara tersebut sudah bergulir kurang lebih sudah dua tahun lebih dan hari ini sudah pada puncak kemenangan yaitu hasil putusan klien saya Alfonsius Kehi, Dkk menang di Mahkamah Agung (MA).

Putusan MA Mantan Napi Tipikor Tidak Jadi Caleg!! KPU Malaka Ungkap Hal Ini

GardaTimor.ID — Mon, 02 Oct 2023 01:04:03 +0000

Malaka,Gardatimor.Id – Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 September 2023 soal Mantan Napi Tipikor tidak menjadi Caleg, KPU Kabupaten Malaka- NTT, belum ada Keputusan tertulis dari KPU Republik Indonesia.

Ketua KPU Kabupaten Malaka, Yuventus Adrianus Bere ketika dikonfirmasi melalui Whatshap, Minggu 1 Oktober 2023 usai Putusan Mahkamah Agung dirinya menjelaskan dengan singkat Prinsipnya KPU Kabupaten tetap menunggu atau berpegang pada arahan.

KPU Kabupaten menunggu Keputusan tertulis dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pasca Putusan Mahkamah Agung ini.

Mahkamah Agung Putuskan Mantan Napi Tipikor Tidak Menjadi Caleg

GardaTimor.ID — Sun, 01 Oct 2023 23:42:10 +0000

Jakarta,Gardatimor.Id – Mahkamah Agung Perintahkan KPU mencabut dua Peraturan yang dinilai memberikan Karpet Merah kepada mantan koruptor mengikuti Pemilu 2024.

Mahkamah Agung mengabulkan seluruh Permohonan uji materi Pasal 11 ayat 6 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tahun 2023 dan Pasal 18 ayat 2 PKPU Nomor 11 tahun 2023.

Terkait syarat mantan koruptor maju lebih cepat menjadi calon anggota legislatif. Uji materi ini sebelumnya diajukan oleh dua mantan Pimpinan KPK Abraham Samad dan Saut Situmorang, bersama dengan organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta Transparency International Indonesia (TII).

Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. Indonesia Corruption Watch (ICW), 2. Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem), 3. Saut Situmorang dan 4. Abraham Samad untuk seluruhnya, Demikian keterangan resmi MA. 30 September 2023.