Pemerhati Hukum sekaligus Advokat Agustinus Tulasi, S.H., M.H memberi apresiasi setingginya bagi para peserta PPPK yang menerima SK dari Bupati TTU hari ini. Selamat dan proficiat bagi saudara-saudari sekalian semoga bekerja sebagai abdi negara yang profesioal, transparan dan bertanggungjawab.

Gusti Tulasi melalui rilisan Rabu, 3 September 2025, sampaikan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bersifat nasional dan tunduk pada regulasi pusat, sehingga tidak dapat dibatalkan oleh peraturan bupati (perbup) yang bertentangan.

Hal ini didasarkan pada hirarki peraturan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati TTU, Yosep Falentinus Delasalle Kebo, Kamis, 3 Juli 2025, di Kantor Bupati TTU. Setelah kita cek secara keseluruhan, ada 623 orang yang terindikasi maladministrasi. Semuanya sudah kami laporkan ke BKN dan Kementerian PanRB.

Pemeriksaan dilakukan oleh tim internal yang dibentuk Pemda TTU. Meski belum dijelaskan secara detail pelanggaran apa saja yang ditemukan, Bupati menegaskan bahwa data ini bukan sembarangan. Angka 623 bukan asal sebut, apalagi sekadar salah ketik.

Temuan ini langsung memicu kegelisahan publik, terutama peserta lain yang merasa ikut seleksi secara jujur dan memenuhi syarat. Banyak yang kini bertanya-tanya: kok bisa ratusan orang bermasalah tapi tetap lolos? Apakah ini murni kesalahan teknis, atau justru ada permainan orang dalam?.

Keberhasilan Salah Satu Adalah Mendorong Putra – Putri Terbaik Kabupaten Malaka, Untuk Menempati  Kursi Sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS) Maupun (PPPK), dari Tahun 2021 Hingga Untuk 2024 Yang Sementara Proses Berjalan.

Hal Ini disampaikan Oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Malaka, Romanus Seran, Ketika dikonfirmasi di Ruang Kerja-nya Selasa, 13 Agustus 2024, Menjelaskan dari tahun 2021 Formasi 139 orang tenaga Guru PPPK.

Untuk PNS Khusus Kesehatan Sebanyak 145 Orang, dan PPPK Kesehatan Sebanyak 7 Orang.

Kemudian Tahun 2022 Tenaga Guru PPPK Sebanyak 279, Untuk Tenaga Kesehatan PPPK Sebanyak 84, PPPK Tenaga Teknis Sebanyak 70 Orang, dan Formasi Untuk Tenaga Teknis PNS (Tidak Ada).

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas telah menyampaikan sejumlah informasi penting terkait pendaftaran CASN 2024. Secara keseluruhan, formasi yang disediakan untuk seleksi PPPK pada tahun 2024, akan dikhususkan bagi tenaga honorer.

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas
Menyampaikan saat memimpin rapat tematik di Kantor PANRB Jumat 19 Juli 2024, Ada sebanyak 1,7 juta formasi yang memang disiapkan khusus untuk mengakomodir dan mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK.

Ada beberapa poin penting dari hasil rapat mengenai kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK pada tahun 2024. Para tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PPPK juga harus menyimak informasi di bawah ini.

Dalam pernyataan tersebut, BKN akan melakukan validasi perincian untuk formasi CPNS dan PPPK 2024. Ada sebanyak 1,28 juta formasi yang disiapkan, 75 kementerian/lembaga sebanyak 427.850, dan 524 pemerintah ada sebanyak 862.174.

Pada saat ini BKN juga sudah melakukan verifikasi dan juga validasi mengenai rincian formasi CPNS dan PPPK tahun 2024. Jika proses seleksi CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK dilakukan setelah proses validasi formasi selesai.

Syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK pada tahun 2024 juga harus menjadi perhatian para non ASN. Sejumlah kriteria seperti honorarium, suat keputusan pengangkatan, bahasa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan juga menjadi perhatian dalam pengangkatan PPPK 2024 ini.

Selain itu pemerintah akan lebih memprioritaskan tenaga honorer yang terdata di BKN untuk diangkat menjadi ASN. Cara untuk mengetahui honorer terdata di BKN atau tidak, yaitu bisa mengunjungi laman https://pengumuman-nonasn-bkn.go.id/pengumuman.

Dan jika honorer tidak masuk dalam database BKN, maka akan kecil kemungkinan bisa lolos menjadi ASN PPPK. Honorer bisa terus mencoba seleksi CASN yang dibuka oleh pemerintah setiap tahunnya.

Informasi mengenai bocoran dari hasil rapat pemerintah mengenai kebijakan pengangkatan tenaga honorer jadi PPPK tahun 2024.

Terpenuhi-nya ribuan kuota di Kabupaten Malaka, atas kerja keras Pemkab Malaka, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, untuk nasib Putra-Putri terbaik di Rai Malaka.

Melalui BKN sehubungan dengan tingginya trafik pendaftaran pada sistem SSCASN yang berdampak terhadap portal pendaftaran seleksi CASN Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Pasal 21 ayat 1 dalam aturan ini menyatakan bahwa pegawai ASN berhak mendapatkan penghargaan dan pengakuan, baik berupa materiil maupun nonmateriil. Ada tujuh komponen penghargaan dan pengakuan untuk ASN, termasuk di dalamnya jaminan sosial.

Pasal 21 ayat 6 menjelaskan bahwa jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua, termasuk dalam komponen penghargaan dan pengakuan.