Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kapolres Malaka AKBP Riki Ganjar Gumilar, S.I.K., M.M bersama Kapolsek Malaka Barat, Kanit Tipidter Satreskrim Polres Malaka beserta anggota, dan dihadiri Kepala Desa Fafoe, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta 10 calon pekerja migran non-prosedural. di Aula Kantor Desa Fafoe, Senin 25 Mei 2026.

Kapolsek Malaka Barat, IPDA Dony R. Alfatah, dalam pemaparan materinya, mengajak masyarakat agar aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa, Polsek, maupun Dinas Nakertrans sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.

Sehingga seluruh proses dapat diawasi dan sesuai prosedur. Ia juga meminta masyarakat segera melapor apabila mengetahui adanya dugaan praktik perdagangan orang maupun perekrutan pekerja migran ilegal melalui layanan Call Center 110 Polres Malaka.

Bersamaan Kanit Tipidter Satreskrim Polres Malaka Frans Tanesi, juga menjelaskan berbagai modus perekrutan ilegal yang kerap dilakukan oknum tertentu.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kapolres Malaka AKBP Riki Ganjar Gumilar, S.I.K., M.M bersama Kapolsek Malaka Barat, Kanit Tipidter Satreskrim Polres Malaka beserta anggota, dan dihadiri Kepala Desa Fafoe, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta 10 calon pekerja migran non-prosedural. di Aula Kantor Desa Fafoe, Senin 25 Mei 2026.

Dalam sosialisasi tersebut, Kapolres Malaka menegaskan pentingnya masyarakat menggunakan jalur resmi apabila ingin bekerja ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, agar mendapat perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kerja.

Riki Ganjar Gumilar, menjelaskan bahwa pekerja migran yang berangkat melalui jalur resmi akan mendapat pengawasan negara, kepastian hukum, akses kesehatan dan jaminan sosial, hingga biaya keberangkatan yang ditanggung perusahaan resmi.

Bekerja melalui jalur resmi memberikan perlindungan dan masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri maupun keluarga.

Kapolres juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur ajakan oknum atau calo yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri secara ilegal.

Karena sangat berisiko terhadap keselamatan dan masa depan pekerja.

Radio Republik Indonesia RRI Atambua, Mengundang DPC Peradi Cabang Atambua, Untuk Gelar Dialog Demi Pencegahan Terjadinya TPPO. Dengan Tema” Kupas Tuntas Human trafficking Dari Aspek Pidana”.

Melkinus Conterius Seran S.H.,MH.,C.Me, dalam materinya Sabtu, 22 Februari 2025, Menjelaskn tindakan dan pencegahan itu harus terus dilakukan ,seperti yang diatur dalam Undang udang Nomor 1 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, itu memang bukan hanya tanggungjawab pemerintah.

Tapi berbagai steckholdel, Pemerintah Daerah kemudian masyarakat, LSM dan pihak lain yang berwenang.

Harus ada kolaborasi karena pemerintah tidak bisa menangani sendiri, dan masyarakat juga harus memberikan edukasi betul untuk bisa memahami TTPO itu seperti apa ?.