Jangan biarkan mereka menjadi korban kebohongan.
PMKRI juga menegaskan pendidikan tidak boleh dijadikan ajang pencitraan politik. Publik, kata Marko, berhak mendapatkan informasi yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini bukan soal angka 935, tapi soal nasib ratusan anak muda TTU yang masa depannya dipertaruhkan. Jangan jadikan mereka tumbal politik. Kami tegaskan, rakyat tidak butuh klaim kosong, rakyat butuh kepastian!” seru Marko dalam pernyataan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, PMKRI memberikan peringatan keras kepada Bupati TTU agar setiap pernyataan yang disampaikan ke publik melalui media benar-benar memiliki landasan data dan bukti valid.
Seorang pemimpin daerah harus hati-hati berbicara di media. Jangan sampai informasi yang keluar justru menjadi berita bohong yang mempermalukan pemerintah sendiri.


Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe










