Aliansi Gerakan Anti Ketidakadilan Nilai DPRD TTU Anti Kritik, Ketua DPRD Menghindar dari Massa Aksi

Aliansi tersebut juga menilai bahwa tindakan menghindari massa aksi merupakan bentuk kemunduran demokrasi di daerah. Sebab, kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Jika setiap aksi selalu dihadapi dengan ketidakhadiran pimpinan DPRD, maka patut dipertanyakan komitmen mereka sebagai wakil rakyat. DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyerap aspirasi masyarakat, bukan justru menghindar dari kritik.

Aliansi Gerakan Anti Ketidakadilan menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan aksi hingga pimpinan DPRD TTU bersedia membuka ruang dialog secara terbuka dengan massa aksi. Mereka juga mendesak agar Ketua DPRD bersama seluruh anggota dewan menunjukkan sikap kenegarawanan dengan berani bertemu dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

Jangan sampai DPRD hanya hadir saat kampanye politik, tetapi menghilang ketika rakyat datang membawa aspirasi.

Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat,” tutup pernyataan aliansi tersebut dengan nada tegas.

Halaman : 1 2