Proyek tersebut dinilai menyisakan banyak persoalan di lapangan, baik dari sisi kualitas bangunan maupun mekanisme pelaksanaannya.
Sehingga diduga merugikan masyarakat penerima manfaat. LMND menilai bahwa korban bencana seharusnya mendapatkan perlindungan dan pelayanan maksimal dari negara, bukan justru dirugikan oleh praktik pembangunan yang tidak bertanggung jawab.
Kedua, LMND Kefa mendesak Inspektorat Kabupaten Malaka agar segera melakukan audit menyeluruh terhadap 127 kepala desa di seluruh wilayah Kabupaten Malaka. Audit ini dinilai penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa benar-benar dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut massa aksi, dana desa adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka, bukan dikelola secara tertutup apalagi disalahgunakan.
Ketiga, para demonstran juga menyoroti pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Malaka yang hingga kini dinilai masih menyisakan berbagai persoalan.
Mereka meminta agar aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan penyelidikan secara serius, karena rumah sakit merupakan fasilitas vital bagi masyarakat. “Jika sektor kesehatan saja bermasalah, maka yang menjadi korban adalah masyarakat kecil,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya


Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe










