SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
URL berhasil dicopy
Presidium Gerakan Kemasyarakatan, Niko Seran meminta agar pengadilan dapat bersikap progresif untuk menghentikan sementara proses pembangunan batalion di Kilometer 9. (Foto-Ist)
Karena pernyataannya dinilai tidak solutif dan tidak mencerminkan sensitivitas sosial dalam penanganan konflik agraria yang menyangkut hak masyarakat adat.
Ia juga menegaskan PMKRI akan terus mengawal proses hukum dan memastikan penyelesaian konflik tanah di Kabupaten TTU dilakukan secara adil, transparan.
Dan berpihak pada kepastian hukum serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp GardaTimor.ID
+ Gabung
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
12 Agustus 2026 | 12:00 pm WIB
10 Agustus 2026 | 10:02 am WIB
