Jangan-jangan selama masa kampanye saja mereka fasih bicara soal pembangunan, tapi setelah duduk manis di kursi dewan, urusan jalan rakyat yang rusak menjadi sekadar angin lalu.
Sikap pasif ini sama saja dengan mengkhianati mandat pemilih. Rakyat tidak butuh banyak janji, mereka butuh tindakan nyata. Mereka butuh jalan yang layak untuk menggerakkan ekonomi, bukan sekadar foto bersama dalam reses atau retorika kosong di media sosial.
Keadaam ini, tidak ada alasan bagi pemerintah Kabupaten Malaka untuk terus berdiam diri. Alasan klasik bahwa jalan tersebut adalah kewenangan provinsi atau pusat tidak bisa lagi dijadikan tameng untuk lepas tangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mari belajar dari kabupaten tetangga, Timor Tengah Utara (TTU). Pemerintah TTU beberapa waktu lalu berani mengambil alih sementara perbaikan jalan lingkar terminal Kota Kefamenanu meskipun itu sebenarnya merupakan pekerjaan yang masuk ranah anggaran provinsi.


Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe










