Sudah berapa kali ADPRD Malaka menggelar Stuba, sudah berapa kali implementasi dari hasil stuba DPDR Malaka, Stuba DPRD yang bisa dilihat adalah, dorong kofer di Bandara, Selfie di Pesawat duduk ditribun lalu posting di tik tok.
Tak cukup sampai di situ. Dalam waktu yang hampir bersamaan, publik juga dikejutkan dengan fakta bahwa sistem administrasi kepegawaian Malaka diblokir oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Alasannya: dugaan pelanggaran dalam penonaktifan seluruh pejabat eselon II yang dilakukan secara serampangan pasca Pilkada. Langkah arogan yang bukan hanya merugikan pejabat yang dikorbankan, tetapi juga melumpuhkan roda pemerintahan.
Yang lebih memalukan, DPRD Malaka justru bungkam. Tak satu pun suara kritis terdengar dari lembaga wakil rakyat itu. Tidak ada pansus, tidak ada rapat terbuka, tidak ada RDP atau desakan untuk mengoreksi kebijakan yang melanggar aturan dan mengorbankan ratusan ASN yang sudah mengabdi puluhan tahun. Apa gunanya studi banding ke kota besar, jika nyali untuk bersuara saja tidak punya?.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
